PELAKSANAAN E-KTP DI KABUPATEN BANJAR

DPD RI TINJAU PELAKSANAAN E-KTP BANJAR

        Jumat (4/11), Anggota DPD RI Ir. Adhariani, SH, MH bersama rombongan melakukan monitoring atau pengawasan pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.  Tampak hadir para camat se-Kabupaten Banjar pada pertemuan itu. Tuan rumah, Camat Kertak Hanyar Aspihani melaporkan, pelaksanaan e-KTP di wilayahnya baru dilaksanakan sejak tanggal 3  Oktober 2011, seusai diterimanya satu perangkat e-KTP dari  Pemerintah Pusat (Jakarta) pada tanggal 1 Oktober 2011. “Kami tetap melaksanakan pelaksanaan e-KTP, Senin sampai Sabtu, bahkan hingga pukul 17.00 sore,” terangnya. Hasilnya kami telah dapat menyelesaikan pengiriman data sebanyak 3.300 wajib KTP.

        “Hambatan yang dialami biasanya pemadaman listrik dan masih kurangnya perangkat yang disediakan,” ungkapnya. Sedangkan Camat Gambut Abdul Razak melaporkan, dari target wajib ktp (WK) sebanyak 35 ribuan jiwa, sampai kemarin sore sudah terlayani 6.288 jiwa atau sekitar 20 persen. Jadi rata – rata dalam sehari mampu melayani 200 jiwa WK dengan dua set perangkat yang ada. “kecuali pelayanan Jumat dan Sabtu hanya sampai pukul 12.00 siang”, ungkapnya.

      Abdul Razak menggambarkan, masyarakatnya begitu antusias mengikuti program e-KTP.  ”Kami kewalahan,” ujarnya bersemangat. Kami berprinsip pantang mereka (masyarakat) pulang tanpa dilayani. Bahkan operator kami kadang kala lembur hingga pukul 23.00 malam.

Camat Abdul Razak beralasan, ia bersama aparatnya tidak ingin mengecewakan masyarakat yang telah jauh – jauh kesini meninggalkan pekerjaannya. “Alhamdulillah semuanya berjalan lancar di sini,” ucapnya seraya bersyukur.

       Di sisi lain, Kadisdukcapil Kabupaten Banjar Safrin Noor, SH, MH mengatakan, dari 197 kab/kota se-Indonesia yang memulai e-KTP tahun ini, rata – rata kendalanya sama. “Yang tidak bisa disamakan adalah kendala geografis,” terangnya.

Ia mencontohkan seperti di Kec. Aluh – Aluh dan Kecamatan Aranio masyarakat harus mendatangi kecamatan menggunakan perahu. “Penduduknya begitu tersebar di pulau – pulau,”jelasnya.

        Minggu kemarin saya ke Kecamatan Paramasan, kata Safrin lebih jauh, kendala yang dihadapi lain lagi yaitu rata – rata penduduk di sana sidik jarinya rusak karena menginang sehingga tidak bisa direkam oleh alat Biometrik sidik jari. “Namun kita ada pengaman khusus yaitu memindai rentina mata mereka,”imbuhnya. Setiap orang retina matanya berbeda.

       Sejauh ini, kata Safrin lagi, Pemkab Banjar telah menambah daya listrik dengan membeli 19 unit genset dan menambah dana operasional yang dialokasikan untuk operator e-KTP agar sesuai UMP.

Nurus Syamsi, Asisten Bidang Pemerintahan, menambahkan bahwa di Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang, masyarakat harus menempuh 4 jam perjalanan sejauh 25 km ke kecamatan untuk ikut e-KTP. “Disana pun butuh genset,” katanya.

     Mendengar semua itu, Adhariani mengatakan, dalam menjalankan fungsi pengawasan ini DPD RI sebelumnya sudah melakukan pertemuan – pertemuan dengan Kemendagri, salah satunya bicara tentang e-KTP.  “Usai mendapatkan data awal disini, kami akan sharing lagi dengan Kemendagri,” pungkasnya.